1. PENYEDIA JASA MANDIRI
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan (Nama Kegiatan) dan Direktur (Penyedia Jasa/Kontraktor) sebagai penyedia jasa pekerjaan konstruksi paket (Nama Paket Pekerjaan) seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia jasa bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.
2. HAK KEPEMILIKAN
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Jika diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang maka penyedia jasa berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang tetap pada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia jasa. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia jasa dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
3. CACAT MUTU
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia jasa dan memberitahukan secara tertulis penyedia jasa atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dapat memerintahkan penyedia jasa untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mengandung cacat mutu. Penyedia jasa bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
4. PEMUTUSAN
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia jasa.
Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia jasa maka penyedia jasa berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
5. PENANGGUNGAN
Penyedia jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia jasa, dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian personil penyedia jasa, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.
6. PERPAJAKAN
Penyedia jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.
7. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan penyedia jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
9. ADENDUM
SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan penyedia jasa.
10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia jasa dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia jasa, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
11. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Dalam hal Pengendalian atas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa, Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Kegiatan Terkait), termasuk persetujuan atas pembayaran yang diajukan oleh penyedia jasa.
12. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia jasa menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia jasa menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
Note: Standart ini bisa saja berubah, tergantung dari jenis pekerjaan dan isi kesepakatan.
