SPESIFIKASI TEKNIS (BAHAN - BAHAN UMUM) - SEMEN PORTLAND

SEMEN PORTLAND

1. Semen Portland

Semen  yang  dipakai  adalah  Semen  Portland  sesuai  dengan  Standard  Indonesia N.I.8,ASTM. Model C.150 atau Standar Inggris Model BS.12. (Biasanya sering juga dirujuk ke SNI 6385 : 2016)

2. Pengujian dan Pemeriksaan

Sampling,  pemeriksaan  dan  pengujian  semen-semen  bila  diperlukan  akan  dilakukan oleh direksi pekerjaan dan bahwa sampling, pengujian dan pemeriksaan harus sesuai dengan Standar Indonesia.

Direksi pekerjaan dapat memeriksa semen yang disimpan dalam gudang setiap waktu sebelum  semen  tersebut  digunakan.  Semen  yang  tidak  memenuhi  syarat  tidak  akan dipakai.

3. Gudang dan Penyimpanan

Bila penyedia  jasa mendatangkan  semen  dalam  jumlah  yang  besar  dimana  semen tersebut  tidak  habis  dipakai  dalam  beberapa  hari,  maka penyedia  jasa harus menyediakan tempat penyimpanan yang baik sehingga semen tersebut terlindung dari kelembaban dan pembekuan.

Untuk menghindari penyimpanan yang terlalu lama, penggunaan semen-semen diatur secara  berurutan  sesuai  dengan  urutan  waktu  pengiriman  (chronological  order)  ke tempat penyimpanan.

Note: Ini hanya contoh, spesifikasi teknis bisa saja berbeda, karena disusun oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan referensi yang dipunya.

Read More

Contoh Surat Perjanjian Sewa Peralatan Konstruksi

 KOP SURAT PERUSAHAAN PENYEWA ALAT

Read More

Contoh Surat Pengantar Lelang

KOP SURAT SKPD

Read More

Contoh Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	(nama direktur)
No.Identitas	:	(biasanya nomor KTP)
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	(nama perusahaan)

dalam rangka pekerjaan (nama paket pekerjaan) pada (instansi pemilik pekerjaan/dinas terkait)  dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Inspektorat Kota Banda Aceh  dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima  sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.  

Tempat, tanggal, bulan, tahun

(nama perusahaan)

                                 (materai 6000)

(nama direktur)

Direktur

Read More

Tugas ULP Pejabat Pengadaan

Tugas ULP Pejabat Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Sedangkan pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.

Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
2. menetapkan Dokumen Pengadaan
3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
5. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
7. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
8. khusus untuk kelompok kerja ULP

• menjawab sanggahan
• menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

        

Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah):

• menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
• menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA
• membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA.

Read More